Penulis: saiful-arif | 04 September 2009

 

 

Sepanjang lima tahun ke depan kita akan memiliki anggota dewan baru hasil Pemilu 2009. Dalam hati kecil kita mungkin bertanya, adakah perubahan yang terjadi lima tahun mendatang?

Memang wajar kalau ada anggota dewan yang nakal, karena mereka juga manusia. Yang tidak wajar adalah kenakalan dalam status sebagai elit politik yang seharusnya bisa diteladani masyarakat. Suka membolos? Andaikata mereka adalah pegawai bank atau sektor privat lainnya, mungkin sedari awal mereka sudah dipecat dengan tidak terhormat.

Tapi anggota dewan bukanlah pegawai bank. Sebagai elit, mereka persis seperti yang pernah disebut C Wright Mills sebagai ‘elit simbolis’. Sebagai elit politik, yang sering dibanggakan mereka adalah statusnya, bukan fungsi atau substansinya. ‘Elit simbolis’ dalam pengertian Mills lebih menunjuk pada figur yang merasa bisa mempengaruhi suatu kelompok tanpa harus ada kerja.

Dianggapnya kekuasaan/jabatan yang telah dimilikinya otomatis akan mendapat tempat dalam sebuah struktur sosial secara terhormat. Sementara dalam konteks anggota dewan ini yang terjadi ternyata terbalik. Simbol elit yang dimilikinya justru sering menjadi bahan cacian masyarakat karena tanggungjawab dan komitmen yang lemah. Kebanggaan minus komitmen.

Komitmen untuk melayani masyarakat, disiplin menunaikan tugas serta bertanggungjawab atas konstituen tampak lemah karena mereka hanya ‘seolah-olah’ bekerja untuk rakyat. Adanya anggota ‘dewan nakal’ yang suka memeras pejabat eksekutif daerah juga bukan isapan jempol.

Tidak terlalu aneh jika ada anggota dewan yang suka ‘memeras’, sebab tidak jarang pejabat eksekutif daerah juga menunggu ‘diperas’. Jika transaksi saling ‘memeras’ sudah terjadi maka kepentingan apapun bisa diwujudkan. Tidak ada hal yang sulit. Pejabat daerah ingin ‘diperas’ karena mereka tidak ingin diperumit urusannya di parlemen. Buat anggota dewan nakal, kalau ada yang bisa ‘diperas’, kenapa tidak?

Hemat penulis, jauh lebih penting mempersoalkan sistem transparansi dalam lembaga negara kita daripada membicarakan figur-figur. Figur kenakalan anggota dewan itu terjadi karena transparansi dan disiplin sistem itu bisa diakali atau dimanipulasi untuk keuntungan pribadi. Jika tidak ada celah untuk mengakali, atau jika ada sanksi berat atas tindakan nakal ini maka bentuk-bentuk penyelewengan sedikitnya bisa dikendalikan.

Sanksi moral dari rakyat? Itu bisa saja tapi tidak terlalu efektif untuk menghukum seseorang. Elit politik kita sudah semenjak dini diasah keampuhan mentalitasnya untuk dicerca rakyat. Maka cercaan apapun bisa dianggap sebagai angin lalu saja. Sanksi moral hanya efektif untuk menghukum secara psikis, tapi tidak cukup kuat untuk menyelesaikan masalah. Buktinya, bukankah rakyat sudah menjatuhkan sanksi moral terhebat sepanjang sejarah atas pola laku anggota dewan semenjak reformasi yang ditandai dengan semakin menipisnya kepercayaan mereka pada parlemen?

Sinisme bahkan caci maki publik atas kinerja dan perilaku anggota parlemen dari daerah hingga pusat merupakan fakta politik yang sulit diingkari. Di Indonesia, sinisme publik yang juga mengandung apatisme politik itu terus meningkat derajatnya karena –salah satunya– berkaitan dengan gaya hidup figur-figur parlemen yang dirasakan terlalu bergelimang kemewahan. Mereka dinilai tidak bisa merasakan penderitaan dari rakyat yang diwakilinya.

Krisis ekonomi yang mendera Indonesia yang mengakibatkan harga-harga kebutuhan pokok melambung melampaui akal sehat manusia, dan seharusnya membuat bangsa ini lebih prihatin dan hidup sederhana, justru sering mendapatkan teladan sebaliknya dari parlemen.

Di sisi lain, reformasi dan pembaruan budaya politik Indonesia merupakan pekerjaan yang tak kalah penting dibandingkan dengan reformasi dan pembaruan sistem politik.

Kleden (2001:29) menyatakan di saat publik mulai merasakan perlunya reformasi sistem politik, muncul suara lain mengenai pemikiran pembaruan budaya politik yang dianggap jauh lebih realistis dilakukan. Menurutnya, dalam wacana akademis, budaya politik memang sering dipandang secara sinis. Dianggap bahwa budaya politik tak lebih dari sekedar argumen dan dalih ilmiah untuk membenarkan praktik politik yang sedang berjalan.

Diingatkannya bahwa budaya politik tidak sekedar menjadi dasar bagi tingkah laku politik, tetapi juga dibentuk dan diberi wujud nyata oleh tingkah laku politik. Hubungan antara budaya politik dan tingkah laku politik bukanlah yang pertama mempengaruhi yang kedua, melainkan tingkah laku politik mempengaruhi wujud dan sifat budaya politik (Kleden, 2001:31).

Karena itulah di dalam budaya politik itu terselip bagaimana etika politik harus dijalankan. Paling tidak, sejauh mana tingkah laku politik yang ada memenuhi unsur-unsur kepantasan politik (political propriety) dan sejauh mana hal itu dilakukan berdasarkan moralitas politik (political correctness). Jadi jauh dari etika seorang politisi maupun pejabat, ketika kredibilitas lembaga parlemen dan pemerintahan dipertanyakan, rasa empati mereka atas penderitaan rakyat justru tidak tumbuh. Dalam gelimang kemewahan dan kesembronoan melaksanakan tugas, mereka sebenarnya telah melupakan amanat penderitaan rakyat.

Apakah sudah terlambat untuk berubah? Belum. Anggota dewan sudah saatnya memiliki keberanian politik untuk melakukan perubahan “budaya politik”. Anggota dewan harus memiliki keberanian sebagaimana yang pernah dikatakan John F. Kennedy (Kleden, 2001:176), yaitu kesediaan secara sadar untuk mengabaikan akibat suatu pilihan dan tindakan karena hendak berpegang teguh pada prinsip dan nilai yang diyakininya. Sudah saatnya berubah dari elit simbolis menuju elit substantif.

Kata Hemingway, keberanian itu adalah grace under pressure, yaitu sebuah keagungan yang tetap bermartabat dan tidak hilang keanggunannya sekalipun berada di bawah tekanan dan represi.