| 28 Juni 2009
Pembangunan, baik ekonomi ataupun sosio politik, telah menjadi prioritas tinggi hampir di seluruh negara di dunia sejak berakhirnya Perang Dunia II. Yang sangat terkenal adalah fakta bahwa ‘pembangunan’ pada sebagian besar negara maju sekarang terdiri dari kelanjutan percepatan pola kehidupan dan kerja sebelum perang. Untuk sebagian besar negara-negara kurang maju, termasuk salah satunya di Indonesia, pembangunan adalah proses perubahan banyak elemen-elemen sosial dan budaya diikuti oleh usaha yang menyakitkan untuk menyesuaikan situasi baru, teknologi baru, dan cara organisasi dan kerja baru. Dalam proses ini masyarakat berkembang mengakui terhadap kebutuhan membangun lembaga sosial baru, masing-masing mengkhususkan diri pada satu bidang atau obyek khusus, tetapi terintegrasi dalam operasi aktual mereka ke dalam satu program pembangunan komprehensif. Pembangunan dari lembaga baru membutuhkan waktu dan pemahaman yang benar tentang masalah pembangunan tersebut. berbeda dengan pembangunan di negara-negara maju, di mana agensi pembangunan dapat memperhitungkan dukungan dan kerjasama dari organisasi khusus bersama-sama dengan pengalaman yang sudah lama, pembangunan di negara-negara kurang maju seringkali dilakukan tanpa adanya dukungan organisasi, atau dengan dukungan yang tidak memadai dari sejumlah lembaga yang kurang berpengalaman. Ini dapat menjelaskan mengapa input sama dalam di negara-negara berkembang dapat menghasilkan output yang lebih tinggi dalam periode lebih pendek daripada negara-negara kurang maju.
Lembaga bantuan teknis internasional adalah yang paling membantu bagi negara-negara kurang maju di mana membantu mengidentifikasi masalah dan merekomendasikan alat dan cara untuk memperoleh solusinya, seperti nasihat tentang pengorganisasian program-program pengembangan. Kata ’bantuan teknis’ menurut sifat mereka membatasi bantuan pada level teknis dan tidak dikembangkan pada bidang sosial dan pengambilan keputusan politik. yang terakhir ini adalah tanggung jawab pemerintah negara individual, yang berarti pilihan sistem dan arah pembangunan, yang pada dasarnya berarti menentukan masa depan negara tersebut, merupakan tanggung jawab mereka secara keseluruhan. Bantuan teknis dapat berbentuk peranan sebagai penasehat selama proses perencanaan dan pemrograman, tetapi pengambilan keputusan politik tetap menjadi prerogratif ekslusif dari agensi-agensi lokal yang sah.
Rendahnya pengalaman di bidang perencanaan dan implementasi program pembangunan dan ketidakpastian tentang tujuan masa depan membuat banyak pemerintah di negara-negara kurang maju merasa sangat sulit untuk membuat keputusan benar. Keinginan mereka untuk sampai pada tahap pembangunan lebih tinggi untuk rakyatnya di seluruh sektor kehidupan dan dalam waktu sesingkat mungkin, selanjutnya ditekan oleh ledakan permintaan populer untuk standar hidup yang lebih baik, menciptakan sejumlah besar masalah dan tidak ada cara memuaskan untuk menentukan perencanaan sistematis dan rasional. Segera menjadi jelas bahwa tidak mungkin dalam alat-alat yang sangat terbatas dan kelangsungan manajer ahli untuk mengorganisasi perencanaan pengembangan dapat mencakup seluruh sektor kehidupan. Sebuah sistem prioritas mungkin harus digunakan di mana memilih kebutuhan paling signifikan yang harus dilakukan negara untuk menunjukkan pembangunan yang signifikan.
Di sini sekali lagi masalah baru harus dipecahkan dalam menentukan signifikansi relatif dari masing-masing subyek. Apakah kriteria yang harus digunakan untuk menentukan apakah yang signifikan dan mana yang tidak ? Pembuat kebijakan dari negara tersebut dihadapkan dengan sejumlah alternatif sebagai basis panduan mereka. perencanaan jangka pendek atau jangka panjang, konsep ideologis atau realistis, tujuan masa depan atau segera, kebutuhan lokal atau nasional, internasional atau sistem desentralisasi, pertanian atau industri, dan pertimbangan lainnya membuat mereka mempertimbangkan banyak hal dalam pembuatan kebijakan umum.
Ketika pemerintah telah berhasil dalam menentukan pedoman utama untuk membuat perencanaan tersebut, maka dibutuhkan tangan yang kuat untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut dari tekanan group kuat dalam penduduk. Banyak pemerintah merasa sangat sulit untuk tetap berdiri pada prinsip-prinsipnya dalam menghadapi kekecewaan dan ketidakpuasan dalam implementasi aktual program tersebut.
Jika hasil tidak memuaskan dalam proses pembangunan membutuhkan tindakan perbaikan, maka sangat penting pertama kali mengidentifikasi sifat kesalahan yang terjadi sehingga membawa pada hasil tersebut. kesalahan mungkin terletak pada kebijakan pembangunan, mungkin semata-mata hasil dari perencanaan yang rendah, atau mungkin hanya hasil dari pengalaman bagian dari implementasi tersebut.
Dalam banyak contoh, kesalahan dihasilkan oleh pembangunan yang tidak biasa atau tidak seimbang, di mana satu sektor berkembang lebih cepat dibandingkan bagian lainnya. Ketidakseimbangan dalam pembangunan, jika tidak segera diperbaiki, dapat menimbulkan banyak kerugian, dan dengan resiko dan bahaya tersebut dalam pikiran ahli teknis yang membantu negara kurang maju maka mereka mendesak untuk mempunyai data yang benar-benar terpercaya sebelum memulai tugasnya. Mereka lupa bahwa data yang tidak memadai, data statistik khususnya, adalah fungsi dari keterbelakangan, dan ini adalah pekerjaan utama mereka untuk memberikan bantuan dalam pengumpulan dan mengorganisasi data, atau jika tidak ada alternatif, melakukan sebaik-baiknya penugasan mereka di bawah lingkungan tertentu.
Menentukan lembaga untuk pengumpulan kontinyu dan sistematis tentang material informasional dengan basis negara luas adalah pekerjaan tidak praktis yang mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya, sementara pembangunan negara tidak dapat ditunda. Apakah yang dapat dilakukan negara dalam hal ini adalah memulai usaha pembangunan dan memasukkan pembangunan dan operasi dari lembaga pengumpulan data sebagai salah satu dari proyek pembangunan.
Fakta bahwa ketidaktersediaan atau ketidakcukupan material informasi dapat membawa pada program yang tidak benar kadang-kadang diterima sebagai resiko. Tetapi untuk menjauh dari proyek pembangunan karena data tidak lengkap mempunyai efek memperlambat kemajuan negara tersebut dengan merintangi akumulasi pengalaman dan pembelajaran melalui praktek. Tanpa membatalkan tujuan pembangunan akhir, setiap perencanaan harus mempunyai beberapa tingkat fleksibilitas dalam operasinya. Dengan kata lain, harus dimasukkan kemungkinan perubahan jika evaluasi hati-hati dari hasil interim harus menunjukkan kebutuhan modifikasi.
Dengan cara ini kesalahan dan ketidakseimbangan dalam pembangunan dapat diperbaiki sebelum terlalu banyak uang, energi dan waktu disia-siakan. Harus diingat bahwa perencanaan dan implementasi pembangunan di kurang maju tidak harus dikaitkan dengan yang dibuat, tetapi hanya pada kegagalan untuk memperbaikinya. Di mana pembangunan di sektor ekonomi menerima prioritas tertinggi di pada program negara berkembang, maka perencana cenderung berfokus pada faktor-faktor ekonomi sehingga mereka lupa memperhatikan dukungan non ekonomi. Sebuah penekanan yang berlebihan pada pembangunan ekonomi sambil mengabaikan perkembangan sosial mungkin dapat menciptakan bom waktu psikologis atau politik yang dapat merusak hasil perencanaan dan pengerjaan yang dilakukan bertahun-tahun. Sesungguhnya, hal yang sama akan benar jika sektor kehidupan negara lainnya terlalu dikedepankan. Dalam dua atau tiga dekade, sedikit negara Asia telah melakukan pembangunan tidak seimbang untuk program-program non ekonomi. Trend umum yang terlihat adalah terlalu banyak mengedepankan ekonomi dan terlalu sedikit di bidang sosial.
Ketidakseimbangan dalam pembangunan terjadi tidak saja antara proyek ekonomi dan non ekonomi, tetapi seringkali jug antara bermacam-macam sektor dalam ekonomi itu sendiri. Ketidaksesuaian dalam pembangunan sektoral dapat menciptakan tekanan dan perasaan ketidakpuasan, di mana pada gilirannya dapat menghasilkan reaksi psikologis atau politik yang tidak sesuai dengan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu sangat penting bagi pemerintah sebagai agen pembangunan utama di negara tersebut, untuk terus memperhatikan potensial kekuatan merusak yang muncul dari ketidakseimbangan pembangunan. Identifikasi kekuatan secara tepat waktu, menganalisis sumbernya, dan aksi perencanaan dengan baik untuk memperbaiki ketidakseimbangan kemungkinan dapat menyelamatkan negara tersebut dari malapetaka ekonomi ataupun politik.
Kurang dari tiga tahun pengalaman aktivitas pembangunan ekonomi di Indonesia telah dipenuhi dengan ketidakseimbangan, dan diharapkan akan lebih nampak ketika proses tersebut berlanjut. Beberapa kasus ketidakseimbangan yang dijelaskan di bawah ini dengan penekanan pada analisis lingkungan di mana mereka berasal dan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan untuk mengembalikan keseimbangan akan disampaikan.
* Cuplikan tulisan Dr. Paul Deuster, seorang spesialis Indonesia di Bidang Departemen Ekonomi dari Kampus Bisnis Universitas Ohio, bertindak sebagai pembaca dan editor paper ini. Catatan editor berikutnya disampaikan oleh Dr. Deuster.
| Komentar |
|
|
|||||
|
|||||
Pertamaaaaaaaaaaaaaaaxxxx ya mas saif...
menjadi anggota dewan kebanyakan atas...
Ya mas, seperti pemilu kemarin, saya ...
Adem ayem rasa jiwa ini bila membahas...
oke bgt sich fotonya